Pejabat ASEAN Temui Junta Myanmar, Sampaikan Nama Calon Utusan

Pejabat tinggi ASEAN bertemu dengan pimpinan junta Burma Min Aung Hlaing di Myanmar akhir pekan lalu di mana mereka menyampaikan nama-nama kandidat untuk ditunjuk sebagai utusan khusus blok tersebut ke negara itu dan menyerukan pembebasan semua tahanan politik, demikian sebuah statemen dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu.

Ini adalah pertama kalinya Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, Erywan Pehin Yusof, menyerukan pembebasan tahanan politik, karena dalam kapasitas sebagai sebuah blok, ASEAN sejauh ini tidak menuntut hal terkait dilepaskannya orang-orang yang dijebloskan ke penjara oleh junta Myanmar setelah kudeta militer 1 Februari lalu.

“Isu-isu yang dibahas antara lain penunjukan dan peran Utusan Khusus Ketua ASEAN,” demikian pernyataan yang dikeluarkan Sabtu malam tentang pertemuan Jumat-Sabtu antara Min Aung Hlaing, anggota Dewan Administrasi Negara lainnya, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN Erywan Pehin dan Sekretaris Jenderal ASEAN, H. Lim Jock Hoi.

“Dalam hal ini, Ketua AMM (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting) menyerahkan kepada Myanmar nominasi yang diajukan oleh negara anggota ASEAN untuk Utusan Khusus Ketua ASEAN atas Myanmar. Ia juga menyerukan pembebasan semua tahanan politik, termasuk perempuan, anak-anak dan orang asing.”

Erywan adalah juga wakil menteri luar negeri Brunei dan Brunei adalah ketua ASEAN tahun ini.

Pernyataan itu tidak menyebutkan apa tanggapan junta Myanmar terhadap kemungkinan utusan atau pembebasan tahanan.

Namun pernyataan itu mengatakan bahwa ketua ASEAN “menyambut” komitmen Myanmar untuk melanjutkan “upaya kemanusiaan kolektif ASEAN,” meskipun tidak memberikan batas waktu kapan hal itu akan dilaksanakan. Blok itu juga mengatakan “menyambut” komitmen Myanmar “dalam menjaga saluran komunikasi yang terbuka dan efektif.”

Namun demikian, pimpinan junta Myanmar itu telah mengatakan tidak akan menyetujui kunjungan utusan ASEAN sampai dapat membangun “stabilitas” di negara itu. Ia juga mengatakan lebih dari sekali, tidak akan menerapkan konsensus lima poin yang dicapai blok tersebut pada 24 April, sampai terciptanya “stabilitas” di negara itu.

Min Aung Hlaing sendiri adalah pihak dalam konsensus dan hadir pada pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta di mana kesepakatan itu disepakati. Myanmar merupakan salah satu dari 10 negara anggota ASEAN.

Konsensus itu juga menyerukan segera diakhirinya kekerasan, hal yang tidak dipatuhi oleh junta Myanmar.

Sementara itu, ASEAN belum menunjuk seorang utusan pun hingga lima minggu sejak pertemuan para pemimpin blok itu. Para kritikus melihat ketidakmampuan ASEAN untuk menunjuk seorang utusan itu disebabkan karena adanya perpecahan di dalam blok regional itu.

Dan kelompok hak asasi internasional dan analis politik juga mengecam ASEAN karena mencoba untuk mematahkan resolusi PBB yang mencakup klausul yang menyerukan penghentian penjualan senjata militer ke Myanmar, hal yang pertama kali dilaporkan oleh BenarNews pada 27 Mei.

Secara terpisah, pemerintah bayangan Myanmar mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka tidak memiliki harapan bahwa ASEAN dapat membantu Myanmar, karena blok tersebut hanya terlibat dengan junta dan telah mengabaikan pemerintahan sipil paralel itu, tulis media regional The Irrawaddy.

“Terus terang, kami tidak lagi percaya pada upaya ASEAN, dan kami tidak memiliki harapan,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG), U Moe Zaw Oo.

ASEAN, ujarnya, “tidak memiliki rencana yang solid untuk kredibilitas mereka.”

Pertemuan para pemimpin ASEAN pada 24 April tidak mengundang siapa pun dari NUG, hal yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

Anggota ASEAN Thailand pada hari Minggu mengatakan prihatin dengan kekerasan di Myanmar, kantor berita Reuters melaporkan.

"Kami mengikuti perkembangan di Myanmar dengan penuh perhatian, terutama insiden kekerasan di banyak bagian negara itu," kata juru bicara kementerian luar negeri Tanee Sangrat dalam sebuah pernyataan.

Dia juga mengatakan bahwa Thailand menyerukan pembebasan semua tahanan dan “implementasi konkret dari Konsensus Lima Poin” sesegera mungkin.

Implementasi dari konsensus lima poin itu adalah tujuan pertemuan pejabat ASEAN di Myanmar dengan kepala junta pada Jumat-Sabtu itu, demikian statemen blok itu.

“Tujuan kunjungan kerja adalah untuk membahas bagaimana ASEAN dapat membantu Myanmar dalam mencapai solusi damai untuk kepentingan rakyatnya melalui implementasi Konsensus Lima Poin yang efektif dan tepat waktu, khususnya penunjukan dan peran Utusan Khusus Ketua ASEAN di Myanmar.”

Pertemuan tersebut diadakan juga untuk membahas bagaimana ASEAN dapat “membantu memfasilitasi dialog konstruktif di antara semua pihak di Myanmar dan memberikan bantuan kemanusiaan ASEAN kepada Myanmar.”

Sementara itu, para menteri luar negeri dari negara-negara ASEAN dan Cina akan bertemu langsung pada Senin dan Selasa untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, di tengah krisis politik di Myanmar.

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, menurut beberapa pengamat, mengatakan, akan “membantu” para menteri luar negeri ASEAN menyepakati utusan ke Myanmar dalam pertemuan yang akan diadakan di Chongqing, Cina. Itu.

Beijing memiliki pengaruh besar di banyak negara kawasan Asia Tenggara, karena kedekatan mereka dan investasi Cina yang besar di negara-negara kawasan. Cina juga memiliki banyak investasi signifikan di Myanmar.

Pada hari Sabtu, Duta Besar Cina untuk Myanmar bertemu dengan kepala junta Myanmar yang dilaporkan mengatakan dia terbuka untuk bekerja sama dengan ASEAN, menurut pernyataan kedutaan itu yang diposting di Facebook.

“Pihak Myanmar bersedia bekerja sama dengan ASEAN untuk menjaga stabilitas domestik Myanmar dan menerapkan konsensus yang relevan,” kata pernyataan kedutaan Cina di Myanmar.

“Cina dengan tulus berharap untuk … pemulihan perdamaian dan stabilitas di Myanmar, dan mendukung pelaksanaan konsensus oleh ASEAN dan Myanmar. China akan terus memainkan peran konstruktif dalam hal ini.”